Perekonomian Indonesia Minggu 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan di tentukan oleh dimensi dari definisi ekonimi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan

Tujuan Pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiayaan pembangunan merupakan faktor utama untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusian dalam konteks Negara berarti adalah kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan warga negarat merupakan output dari semua aktivitas negara.

Sekilas tentang Perencanaan Pembangunan Negara

Pertama, bagi negara sebesar seperti indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pesti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks.

Kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak di kaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benar-benar di lakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran adalah semakin penting.

Ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan adan harus menjadi sinergi dalam tatatan perundangundangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah di bakukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian di ikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga.

Dana Pembangunan Indonesia

Indonesia membutuhkan penanaman modal senilai Rp 1.700 triliun untuk mendorong pertumbuhan investasi 7,1-7,6 persen pada 2010. Jika itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5-6 persen tidak akan terealisasi. Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta Dana investasi tersebut, kata Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta

Dana investasi tersebut, kata Sri Mulyani, diharapkan datang dari tujuh sumber, yakni pertama dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri Rp 470 triliun-Rp 490 triliun. Kedua, dari anggaran belanja modal badan usaha milik negara Rp 225 triliun-Rp 230 triliun. Ketiga, dari anggaran belanja modal pemerintah, di APBN dan APBD, Rp 155 triliun-Rp 175 triliun. Keempat, dari perbankan sebesar Rp 298 triliun-Rp 308 triliun. Sumber kelima dari laba ditahan pada perusahaan senilai Rp 40 triliun-Rp 44 triliun. Keenam, dari pasar modal, antara lain penerbitan saham perdana Rp 96 triliun-Rp 100 triliun. Ketujuh, dari sumber lain sebesar Rp 350 triliun.

”Dengan dorongan investasi itu, kami proyeksikan nominal PDB (produk domestik bruto) tahun 2010 di level Rp 6.000 triliun. Ini dengan catatan, perbankan bisa lebih mendorong investasi jika suku bunga lebih rendah lagi,” tutur Sri Mulyani.

Selain faktor investasi, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen tahun 2010 bisa dicapai jika konsumsi rumah tangga tumbuh dikisaran 4,2-4,8 persen. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh 6-6,7 persen dan ekspor tumbuh 5-7 persen. Menurut pengamat ekonomi, A Prasetyantoko, hingga tahun depan sebagian besar faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masih akan tertekan.

Ekspor, misalnya, masih akan tetap rendah, sementara permintaan dalam negeri stagnan dan investasi relatif kecil. Pemerintahan mendatang kata Prasetyantoko, perlu memanfaatkan momentum untuk menarik dana-dana internasional, baik modal jangka panjang, Keduanya hanya bisa ditarik dengan meningkatkan kepercayaan pemilik dana.

”Jadi, momentum yang harus diciptakan adalah kepercayaan kepada pemerintah baru, bahwa mereka memiliki sesuatu yang baru, yakni strategi, pendekatan, dan implementasi pelembagaan,” tuturnya. Adapun anggota Komisi XI DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Sofyan Usman, mengingatkan pemerintah agar lebih ketat mengawasi rencana anggaran pada setiap kementerian dan lembaga nondepartemen. Hal ini karena kementerian dan lembaga nondepartemen cenderung memperbesar rencana anggaran, tetapi akhir tahun tidak dapat menyerapnya.

”Akibatnya, menambah SAL (sisa anggaran lebih). Padahal, untuk menutup rencana anggaran mereka, pemerintah harus berutang. Pada akhirnya, rakyat yang dikorbankan,” kata Sofyan. Kepastian hukum Sementara itu, menurut pengamat pajak, Darussalam, perlunya kepastian hukum, terutama di bidang perpajakan. Calon investor memberi perhatian utama pada kepastian perhitungan ongkos dan laba hasil investasinya nanti. ”Saat ini masih banyak masalah hukum pajak yang perlu dibenahi,” kata Darussalam. Dia menjelaskan, bagi investor, bukan masalah besaran uang yang harus mereka tanamkan, tetapi kepastian biaya pajak yang harus mereka bayar. ”Sehingga besaran penghasilan dan laba operasinya bisa dengan mudah diketahui,” tutur Darussalam. (OIN)

Proses Penyusunan Anggaran

Peranan Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pembangunan Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Pembangunan Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai sebesar 84. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kiteria yang telah penulis tentukan dalam Bab III, maka nilai rata-rata variabel X tersebut termasuk dalam kiteria sangat baik, karena telah memenuhi indikator penyusunan anggaran sebagai berikut: 

• Proses penentuan rencana plafon APBD 
• Bagian keuangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas-dinas yang mengurus sumber penerimaan daerah, telah memperkirakan target anggaran pendaptan rutin dan pembangunan.
• Bahan penentuan rencana plafon anggaran belanja rutin didasarkan kepada surat edaran Kepala Daerah. 
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Penyusunan Program menentuakan rencana Anggaran Pembangunan berdasarkan skala prioritas. 

Proses penentuan proyek-proyek pembangunan  Proses penentuan proyek-proyek pembangunan telah dilakukan dengan baik, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

•  Dinas/Lembaga Daerah menyusun dan mengajukan perencanaan fisik dan perincian pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan.
• Bappeda mengadakan penelitian tentang proyek berdasarkan skala prioritas Repelitada. 
• Bagian Keuangan dan Bagian Penyusunan Program mengadakan penelitian jumlah biaya. 

2. Kinerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari variabel (Y) adalah sebesar 85.

Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kiteria yang telah penulis tentukan dalam bab III, maka nilai rata-rata variabel Y tersebut termasuk dalam kiteria sangat baik yaitu nilai antara (84-100). Hal ini didukung dengan indiator kinerja yang telah dilaksanakan diantaranya: 

• Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik 
•  Merumus visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi Pemerinta
•  Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah 
• Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama. 
•  Mengukur pencapaian kinerja 
•  Melakukan evaluasi kinerja.

3. Peranan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pembangunan Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik. 

Adapun dari perhitungan nilai statistik didapat rs hitung adalah 0.803499. Sedangkan rs tabel dengan taraf nyata/signifikansi (a = 0,05) untuk n = 29 adalah 0.367. Ini berarti bahwa rs hitung (0.803499) > rs tabel (0.367), sehingga hipotesis no. (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima berarti “Proses penyusunan Anggaran Belanja Pembangunan menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 berperan pada peningkatan kinerja pembangunan daerah”. 

Aloksi anggaran untuk pelayanan publik pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp. 103.156.893.880, dari tahun 2004, namun sebaliknya untuk belanja administrasi publik mengalami penurunan (Rp. 22.821.826.236), hal ini menandakan bahwa pemerintah disamping berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mengefisienkan anggaran belanja. Hal ini harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. 

Perkiraan Penerimaan Negara

1.      Penerimaan dalan negeri,

Pertama,penerimaan dalam negeri untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.

Untuk keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

•  Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi peran bank sentral.serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi adalah meningkatnya tebungan masyarakat.
• Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan Negara
• Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

- Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun karena laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

Penerimaan Perjakan

• pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)
• pajak pertambahan nilai
• pajak bumi dan bangunan
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)
• Pajak Lainnya
• Pajak Perdagangan Internasional
• Bea Masuk
• Pajak/Pengutan Ekspor

Penerimaan Bukan Pajak

• Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)  
• Bagian Laba BUMN
•  PNPB Lainnya

2. Penerimaan luar negeri

Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

Perkiraan Pengeluaran Negara

1. Pengeluaran rutin
2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya:

• Pengeluaran untuk belanja pegawai
• Pengeluaran untuk belanja barang
• Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
• Pengeluaran untuk membayar bung dan cicilan hutang
• Pengeluaran lain-lain

Pengeluaan Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah.
• Pengeluaran pembangunan lainnya.

Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah: Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah 

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah
• Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
•  Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM